SELAMAT DATANG DI SITUSKU
DIRIMU SEBENARNYA ADALAH APA YANG KAMU LAKUKAN DI SAAT TIADA ORANG LAIN YANG MELIHATMU (ALI bin ABI THALIB)

Rabu, 16 November 2022

Logo Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu unit eselon I di bawah jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis akan mengulas secara sekilas tentang LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. Logo Kemenkumham yang ada dan dipakai sampai saat ini mulai dinyatakan resmi digunakan sejak tahun 2011 dengan diterbitkannya Permenkumham RI Nomor M.HH-05.UM.01.01 TAHUN 2011 tentang LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Kemudian Permenkumham tersebut diubah dengan Permenkumham RI Nomor M.HH-07.UM.01.01 TAHUN 2011, namun yang diubah hanya bunyi dan isi di Pasal 6 terkait arti dan makna logo. Kemudian di tahun 2012, diadakan perubahan kembali terkait logo tersebut dengan diundangkannya Permenkumham RI Nomor 16 tahun 2012 TENTANG PERUBAHAN  KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-05.UM.01.01 TAHUN 2011 TENTANG LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Berikut ini Logo Kementerian Hukum dan HAM yang berlaku dan dipergunakan sampai saat ini :

Jumat, 11 November 2022

10 PRINSIP PEMASYARAKATAN

Sepuluh prinsip pokok pemasyarakatan ini, ditetapkan di dalam Konferensi Dinas Derektoral Pemasyarakatan di Lembang, Bandung tahun 1964, dimana terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan, berganti dengan konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Adapun 10 Prinsip Pokok Pemasyarakatan tersebut sebagai berikut :
  1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
    • Bekal hidup yang dimaksud disini adalah bukan berupa bantuan finansial atau pun material, tetapi hal yang lebih penting dan mendasar, yaitu mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan, sehingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial serta efektif untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara (mampu ikut berperan serta di dalamnya)
  2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
    • Dalam hal ini, tidak boleh ada penyiksaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP), baik yang merupakan tindakan, ucapan, cara perawatan, atau pun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya berupa dihilangkan kemerdekaannya.
  3. Berikan bimbingan, bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.
    • Dengan kata lain, tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. sehingga kepada para WBP harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberikan kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Selain itu, WBP dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menghidupkan jiwa kemasyarakatannya.

Kamis, 10 November 2022

MARS PEMASYARAKATAN

 


Peraturan-Peraturan terkait Pemasyarakatan

1. UU RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Mengenal Pemasyarakatan itu Apa

Istilah Pemasyarakatan, saat ini sepertinya terdengar masih sangat awam di masyarakat umum. Justru orang-orang akan lebih kenal dan familiar dengan istilah penjara dibandingkan dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan). Tentunya berdasarkan hal tersebut, dapat kita tarik sebuah pemikiran bahwa warga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara pasti dan nyata bagaimana kehidupan dan keseharian yang dijalani para warga binaan pemasyarakatan (baik itu narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan tahanan) di dalam Lapas/Rutan. Masyarakat luas pada umumnya hanya melihat kesan angker dan menyeramkan berdasarkan kondisi yang terlihat dari luar tembok Lapas/Rutan. Masih banyak warga masyarakat yang hanya menerka dan menebak-nebak kalau di dalam Lapas/Rutan kehidupan kesehariannya sangat mencekam, menyeramkan, dan para warga binaan terkurung dan terhukum.

SEKILAS TENTANG TATA UPACARA BENDERA

Tata Upacara merupakan salah satu bagian utama dari pengertian dan pemahaman tentang Keprotokolan selain Tata Tempat dan Tata Penghormatan. Sebagaimana definisi dari Keprotokolan adalah “serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan).

Rabu, 09 November 2022

Sekilas tentang Peraturan Baris-Berbaris

Peraturan Baris-Berbaris atau yang lazim disingkat menjadi PBB adalah peraturan tata cara baris berbaris yang diwujudkan dalam bentuk latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dan jiwa korsa dalam kehidupan militer yang diarahkan kepada terbentuknya suatu sikap prajurit berkarakter dan jasmani yang tegap, tangkas, menumbuhkan disiplin, loyalitas tinggi, kebersamaan dan rasa tanggung jawab sehingga senantiasa mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan individu.

Akan tetapi, PBB yang biasa digunakan pada TNI berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Baris-Berbaris TNI juga biasa dipergunakan di sekolah-sekolah, masyarakat umum, dan lembaga-lembaga lain selain TNI. Sehingga pengertian PBB itu sendiri pada akhirnya berkembang menjadi beberapa pengertian menyesuaikan dengan dimana PBB tersebut diterapkan, namun secara garis besar, maksud dan tujuannya tetap sama.